« Pasar Tradisional | Dafta SMA negeri yang ada di DKI Jakarta »

Pemerintah Waspadai Capital Outflow Jangka Menengah

15 - May - 2010 | 1:05 am | kategori:Info Bisnis

Pemerintah baru akan mewaspadai jika terjadi arus modal keluar (capital outflow) dalam jangka menengah akibat pengaruh krisis Eropa yang ditengarai dari negara Yunani. Telah terjadi aliran dana keluar khususnya dari instrumen Sertifikat Bank Indonesia (SBI) hingga Rp10 triliun pada 6-7 Mei lalu.

“Tentu kami juga melihat konstelasi ini tidak hanya ada capital outflow dalam beberapa hari tapi lebih kepada proyeksi yang sifatnya jangka menengah enam bulan ke depan,” kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati usai Rapat Perkembangan Ekonomi Makro di Istana Wakil Presiden Jakarta, Jumat (14/5).

Namun demikian, kata Menkeu, situasi yang sifatnya harian harus tetap diwaspadai. Dalam hal ini, baik BI maupun pemerintah, dari sisi manajemen surat utangnya bisa meminimalkan risiko volatilitas. “Karena risiko volatilitas tidak bisa 100 persen kami hilangkan tapi bisa kami minimalkan sehingga stabilitas secara keseluruhan bisa kita jaga,” kata Sri Mulyani.

Pihaknya akan menyikapi secara hati-hati dinamika terutama pada seminggu terakhir, yaitu kondisi perekonomian Yunani dan langkah-langkah yang dilakukan Eropa bersama dengan IMF. Sebab ada suatu kekhawatiran yang bersifat global terutama negara-negara berkembang (emerging countries) yaitu menurunnya rating Yunani menjadi BB- atau berarti di bawah investment grade.

“Padahal sudah dengan tingkat intervensi yang sangat besar. Ini menggambarkan bahwa masalah di Yunani belum selesai dalam jangka pendek,” katanya. Sekarang ini, situasinya adalah credit default swap (CDS) sudah di atas 1.000 basis poin dan ratingnya sudah BB-.

Itu menimbukan persepsi pada negara-negara berkembang dan emerging termasuk negara-negara di Eropa seperti Portugal dan Spanyol yang memiliki karakter perekonomian dan beban anggaran negara yang sangat besar. “Tadi juga dibahas dalam kondisi hari-hari ini utang negara-negara Eropa akan berada di atas 100 persen GDP mereka. Jadi, akan menjadi beban yang sangat besar ketika perekonomian mereka harus melakukan counter cyclical,” ulasnya.

Counter cyclical, kata Menkeu, adalah negara-negara tersebut harus menggunakan kebijakan fiskal mereka untuk menguatkan ekonomi. Anggaran negara mereka sudah memiliki utang yang sangat tinggi sehingga mereka tidak punya pilihan. Padahal dalam jangka pendek harus menenangkan pasar dan mengatasi krisis, anggarannya harus kontraksi tapi ekonomi makronya menghendaki adanya ekspansi.

“Ini adalah pilihan yang luar biasa sulit sehingga Pak Wapres tadi mengatakan ini harus terus dipantau dan terus diwaspadai kita semua untuk merancang kebijakan di 2010 dan 2011 dan melakukan proyeksi,” tukasnya.(mediasindonesia.com)

HOME | RSS 2.0 | KATEGORI: Info Bisnis | Isi Komentar | TRACKBACK |

Silakan Mengisi Komentar